PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (ARTICLE)

 PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA                            

Oleh : Nabila (Ilmu pemerintahan A)

Korupsi dalam arti yang luas adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan/keutungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan sangat rentan korupsi dalam praktiknya. Berat tidaknya suatu tindakan korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk pengggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan,dan sebagainya akibatnya para pelaku pemerintahan menjadi sulit atau nyaris tidak bisa lagi untuk dipercaya karena sudah tidak ada lagi kejujuran di diri mereka. Walau korupsi sering mememudahkan tindakan kriminal seperti penjualan narkotika , pencucian uang , dan prostitusi , akan tetapi korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan mencari solusinya diperlukan sekali pemebedahan antara korupsi dan kejahatan semua itu bergantung dari Negara atau wilayah hukumnya.

Bagaimana bisa suatu kasus dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi ? hal itu bergantung pada pandangan hukum yang berlaku disuatu Negara tentang korupsi dengan kata lain suatu tindakan korupsi disuatu Negara dapat terbebas dari pidana korupsi jika dilakukan di Negara lain. Di Indonesia sendiri, suatu tindakan korupsi seseorang dapat disebabkan/didukung oleh hal-hal seperti kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah, kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran yang lebih besar dari pendanaan politik yang normal, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, lemahnya ketertiban serta profesi hukum dan rakyat yang tidak perduli atau mudah dibohongi karena tidak memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

Berbagai bentuk penyalahgunaan oleh pejabat pemerintahan yang termasuk dalam tindakan korupsi seperti penggelapan dan nepotisme , juga penyalahgunaan yang menghubungkan pihak swasta dan pemerintah seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Tindakan korupsi yang semacam ini dapat memiliki dampak buruk diberbagai bidang kehidupan terutama moral pelaku. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum begitu pula korupsi di pemerintahan publik dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat karena korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat ketidakefisienan yang tinggi.

Korupsi politisi yang ada di banyak Negara sangat mengancam kelangsungan sistem pemeritahan yang telah dibangun dan juga merupakan ancaman bagi warga negaranya. Korupsi politisi yang berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas contohnya bagaimana para politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar tetapi justru merugikan perusahaan kecil,para politikus ini hanya mengembalikan sejumlah pertolongan kepda perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya-upaya pemberantasan korupsi ini pun bukan berarti baru dilakukan dimasa kini , tetapi pernah juga dilakukan sebelum masa reformasi pada masa itu belum dikenal adanya korupsi tetapi telah ada yang namanya penyalahgunaan uang Negara oleh orang-orang yg tidak bertanggungjawab di kalangan pelaku pemerintahan yang sangat membahayakan keuangan dan perekonomian Negara untuk mengatasinya Negara membentuk lembaga baru yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) yang bertugas untuk melakukan penahanan badan, penyitaan dan melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan diundangakannya UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana.

Namun demikian, kecerdasan dan kekuatan para koruptor mampu memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak dapat disentuh oleh hukum, meluasnya tindak korupsi mengakibatkan Indonesia semakin terpuruk. Negara memandang perlu membentuk lembaga khusus untuk menjalankan tugas dan wewenang yang serupa dengan kejaksaan atas itu dibentukalah Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi melalui UU Nomor 30 Tahun 2002.secara tegas UU ini menyatakan , KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan , tunduk kepda hukum acara yang berlaku. Jadi inti dari UU No 30 Tahun 2002 adalah membertuk suatu lemaga Negara baru yg dinamai Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan UU yang telah ada.

KPK adalah lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk bebas melakukan pengusutan tindak pidana korupsi dari pengarus siapapun atau kekuasaan manapun. KPK didukung oleh lembaga-lembaga independen lainnya termasuk beberapa kelompok masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s